Kesempatan Magang di Deplu

Memperhatikan kondisi yang terjadi dalam dua tahun ini, yaitu meningkatnya permohonan dari mahasiswa/i berbagai univesitas negeri maupun swasta yang mengajukan program magang (on jobtraining) di Departemen Luar Negeri, maka kiranya agar lebih transparan dan mengakomodir kepentingan publik maka berikut ini disampaikan beberapa hal dan ketentuan yang perlu diketahui oleh mahasiswa/I yang akan mengajukan program magang/PKL di DepartemenLuar Negeri :

Unit Kerja yang Menampung Program Magang Berdasarkan Keputusan Rapat Baperjakat pada awal tahun2005, makaUnit Kerja di lingkungan Departemen Luar Negeri yang diijinkan untukmenerima peserta mahasiswa program magang/PKL/KKN adalah
1. Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik(Ditjen IDP)
2. Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK)

Persyaratan Pengajuan Program MagangBagi mahasiswa/i yang mengajukan program magang di Departemen LuarNegeri harus memperhatikan beberapa hal berikut ini :

1. Terdaftar pada salah satu Universitas di Indonesia(melampirkanSurat
Keterangan dari Universitas yang menerangkan bahwa yang bersangkutan masih
terdaftar sebagai mahasiswa)

2. Mengajukan surat permohonan magang dari
Universitas Melampirkan Daftar Riwayat Hidup (Dalam bahasaInggris)Photo ukuran
3x4 sebanyak 2 (dua) buah

3. Prioritas Penerimaan Mahasiswa Magang Mahasiswa
yang berasal dari Jurusan HubunganInternasional, HukumInternasional, Sastra, Administrasi Negara.
Diutamakan yang akan dan sedang mengajukan ujian akhir(skripsi),yaitu Semester 8
s/d 9; atau Semester 4 & 5 bagi D-3.

Tata Cara Pengajuan Magang Semua berkas pada ketentuan B, dikirim dalam amplop coklat dan dikirim langsung ke salah satu masing-masing unitkerja dibawah ini :

Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan DiplomasiPublik(Ditjen IDP)

Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta PusatGedung Utama Lantai 10
Sekretaris Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakandenganalamat

Jl. Taman Pejambon No. 6, Jakarta PusatGedung eks BP-7, Lantai 3

Berkas pengajuan magang dapat dikirimselambat-lambatnya 2 (dua)bulan dari jadwal magang yang diinginkan.

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjutnya, dapat menghubungi

BPPK : Sdr. Wahyu & Sdr. Surano,telp. (021) 3848320

Ditjen IDP : Sdr. Muhammad Nurdin telp. (021) 3456416 ext 4406/4451

Kemunduran Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan SBY

Kebijakan Pemerintah yang mengangkat tenaga honorer menjadi PNS menurut Prof. Dr. Agus Dwiyanto merupakan kemunduran dalam reformasi birokrasi. Dalam agenda reformasi birokrasi, yang diperlukan adalah perampingan birokrasi, bukan malah menambah jumlah pegawai dari tenaga honorer yang kualitasnya masih dipertanyakan. Sangat boleh jadi, mereka yang diangkat sebagai tenaga honorer adalah hasil dari kolusi selama 30 tahun lebih.
Bukan berarti Pemerintah tidak memerlukan tenaga pegawai, namun proses rekrutmen harus memenuhi strandar kualifikasi tertentu. “Memang kebijakan merampingkan birokrasi merupakan kebijakan yang tidak populer, namun dalam rangka peningkatan sistem pelayanan publik, hal ini justru mutlak dilakukan,” ujar Prof Agus Dwiyanto, dalam diskusi RUU Pelayanan Publik, Jumat (16/3) di Gedung Magister Studi Kebijkanan UGM.
Tambah Agus, selama ini masyarakat merasa terkuras energi dan waktunya hanya karena ingin mengurus kebutuhannya dengan mengikuti proses birokrasi dan pelayanan yang sangat rumit dan njelimet. “Prosedur pelayanan harus melewati tingkat RT, RW, Lurah, Camat hingga Kabupaten lalu ke Instansi yang berwenang. Bahkan, petugas pelayanan pun harus mengurusi sesuatu yang tidak terlalu penting dan tidak pernah sampai tuntas dalam satu kotak birokrasi, karena instansi yang satu dengan yang lain diharuskan saling koordinasi dan saling mengawasi,” kata dosen Isipol UGM ini.
Midset yang salah selama ini telah menempatkan birokrasi penyelenggara pelayanan lebih sebagai alat kontrol terhadap perilaku warga (moral hazards) daripada sebagai alat melayanai kebutuhan masayarakat. Mindset ini juga telah mendorong birokrasi pemerintah lebih mengembangkan orientasi pada kekuasaan dan kontrol dari pada orientasi pada warga pengguna atau masyarakat luas. Akibatnya, prosedur pelayanan publik menjadi sangat panjang, hirarkis, dan kompleks sehingga tidak mudah diakses secara wajar oleh para penggunanya.
Untuk itu kata Agus, hal yang dapat dilakuakan untuk memeprbaiki sistem pelayanan publik adalah pemisahanan hirarkis birokrasi dengan hirarki pelayanan dan mengalokasikan kewenangan untuk mengelola satu urusan pemerintahan kepada satu satuan birokrasi pelayanan secara utuh.
“Seperti di luar negeri, sistem palayanan satu atap dengan berbasis teknologi Informasi sudah lama dilakukan. Pemerintah Daerah Sragen sudah melakukan itu dan peraturannya telah dimasukkan dalam aturan perda, namun ironisnya Pemerintah Pusat malah tertinggal jauh dari daerah, dan sekarang baru menyiapkan draft RUU Pelayanan Publik yang isinya pun masih tertinggal jauh dengan kebutuhan dinamika masyarakat,” ungkap Agus (Humas UGM).